Peran masyarakat dalam meningkatkan pengawasan terhadap instansi penegak hukum merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara harus turut serta dalam mengawasi kinerja instansi penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Arsul Sani, “Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin independensi dan integritas lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.” Hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar hukum, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa “keberadaan masyarakat sebagai kontrol sosial sangat penting dalam menjaga agar instansi penegak hukum tidak terjebak dalam praktek korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.”

Dalam praktiknya, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum melalui berbagai cara, seperti memberikan masukan atau saran terkait kinerja lembaga tersebut, melaporkan dugaan pelanggaran hukum kepada lembaga terkait, atau bahkan melakukan aksi advokasi untuk mendesak perbaikan sistem hukum yang ada.

Namun, peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum seringkali terkendala oleh minimnya pemahaman hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum perlu terus ditingkatkan.

Sebagai masyarakat yang sadar hukum, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. Mari bersama-sama memperkuat peran masyarakat dalam meningkatkan pengawasan terhadap instansi penegak hukum demi terwujudnya negara hukum yang lebih baik.